DINASTI BANI UMAYAH
DINASTI BANI UMAYAH
Dinasti Bani Umayyah terbagi menjadi
dua periode utama: Periode Damaskus (661–750 M) yang terdiri dari 14
khalifah, dan Periode Andalusia/Spanyol (756–1031 M) yang awalnya
bergelar Amir sebelum akhirnya menggunakan gelar Khalifah.
1. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus
(661–750 M)
Pada periode ini, kekhalifahan
terbagi menjadi dua cabang keluarga besar, yakni cabang Sufyani
(keturunan Abu Sufyan) dan cabang Marwani (keturunan Marwan bin
al-Hakam).
|
No |
Nama Khalifah |
Masa Pemerintahan |
Keterangan Singkat |
|
1 |
Muawiyah I (Muawiyah bin Abi Sufyan) |
661–680 M |
Pendiri Dinasti Umayyah;
memindahkan ibu kota ke Damaskus. |
|
2 |
Yazid I (Yazid bin Muawiyah) |
680–683 M |
Putra mahkota pertama; terjadi
peristiwa Karbala pada masanya. |
|
3 |
Muawiyah II (Muawiyah bin Yazid) |
683–684 M |
Memerintah sangat singkat (sekitar
40 hari hingga 3 bulan) lalu mengundurkan diri. |
|
4 |
Marwan I (Marwan bin al-Hakam) |
684–685 M |
Awal peralihan kekuasaan ke cabang
keluarga Marwani. |
|
5 |
Abdul Malik bin Marwan |
685–705 M |
Konsolidator dinasti; menetapkan
bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mencetak mata uang dinar Islam. |
|
6 |
Al-Walid I (Al-Walid bin Abdul Malik) |
705–715 M |
Masa perluasan wilayah terbesar
(mencapai Spanyol dan India) serta pembangunan Masjid Umayyah. |
|
7 |
Sulaiman bin Abdul Malik |
715–717 M |
Melancarkan pengepungan
Konstantinopel yang kedua. |
|
8 |
Umar bin Abdul Aziz (Umar II) |
717–720 M |
Dikenal sangat adil, zuhud, dan
sering dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima; pelopor kodifikasi
hadis. |
|
9 |
Yazid II (Yazid bin Abdul Malik) |
720–724 M |
Masa pemerintahan diwarnai kembali
oleh konflik internal antar-suku Arab (Qais dan Yaman). |
|
10 |
Hisyam bin Abdul Malik |
724–743 M |
Penguasa kuat terakhir; berhasil
menstabilkan administrasi dan keuangan negara selama hampir 20 tahun. |
|
11 |
Al-Walid II (Al-Walid bin Yazid) |
743–744 M |
Memicu ketidakpuasan luas di
kalangan keluarga Umayyah sendiri hingga terbunuh dalam pemberontakan. |
|
12 |
Yazid III (Yazid bin al-Walid) |
744 M |
Memerintah hanya sekitar 6 bulan
sebelum wafat karena sakit. |
|
13 |
Ibrahim bin al-Walid |
744 M |
Memerintah selama sekitar 2 bulan
sebelum digulingkan oleh Marwan II. |
|
14 |
Marwan II (Marwan bin Muhammad) |
744–750 M |
Khalifah terakhir di Damaskus;
dikalahkan oleh pasukan Revolusi Abbasiyah di Pertempuran Zab. |
2. Dinasti Bani Umayyah di Andalusia
(Kordoba)
Setelah kejatuhan Damaskus pada
tahun 750 M, salah satu pangeran Umayyah yang selamat, Abdurrahman ad-Dakhil,
melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan Keamiran Kordoba pada tahun 756 M.
Baru pada tahun 929 M, penguasa ke-8 bernama Abdurrahman III secara
resmi memproklamasikan diri sebagai Khalifah untuk menandingi
Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika Utara.
Para penguasa yang menyandang gelar Khalifah
di Kordoba antara lain:
- Abdurrahman III
(An-Nashir) (929–961 M) – Membawa Andalusia ke puncak kejayaan
peradaban, ilmu pengetahuan, dan arsitektur.
- Al-Hakam II
(961–976 M) – Dikenal sebagai pelindung besar ilmu pengetahuan dan
membangun perpustakaan raksasa di Kordoba.
- Hisyam II
(976–1009 M & 1010–1013 M) – Kekuasaan de facto dipegang oleh perdana
menterinya, Al-Mansur (Almanzor).
- Diikuti oleh beberapa khalifah masa krisis perang
saudara (Fitnah al-Andalus) hingga khalifah terakhirnya, Hisyam
III (1027–1031 M), sebelum Andalusia terpecah menjadi
kerajaan-kerajaan kecil (Muluk ath-Thawaif).
Pada masa Dinasti Bani Umayyah
(661–750 M di Damaskus, serta berlanjut hingga 1031 M di Andalusia),
perkembangan ilmu pengetahuan mengalami transisi penting dari tradisi lisan
menuju pembukuan (kodifikasi) dan arabisasi. Pada periode
Damaskus, fokus utamanya adalah ilmu-ilmu keislaman (al-Ulum an-Naqliyah)
dan sastra, sedangkan pada periode Andalusia, ilmu sains dan filsafat (al-Ulum
al-Aqliyah) berkembang sangat pesat.
Berikut adalah rincian macam-macam
ilmu pengetahuan beserta tokoh-tokohnya pada masa Bani Umayyah:
1. Ilmu Agama (Al-Ulum ad-Diniyah)
Pada masa ini, pusat-pusat kajian
Islam berkembang di berbagai kota seperti Madinah, Mekkah, Kufah, Basrah, dan
Damaskus.
- Ilmu Tafsir:
Tafsir mulai dibukukan setelah sebelumnya hanya diriwayatkan secara lisan.
Tokoh utamanya adalah Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabr,
dan Sa'id bin Jubair.
- Ilmu Hadis:
Muncul gerakan penghimpunan dan penulisan hadis secara resmi atas perintah
Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena khawatir hadis akan hilang
seiring wafatnya para ulama. Tokoh utamanya adalah Ibnu Syihab az-Zuhri
dan Hasan al-Bashri.
- Ilmu Fiqih:
Mulai terbentuknya dasar-dasar mazhab hukum Islam berdasarkan pendekatan ahlul
hadis (di Hijaz) dan ahlul ra'yi (di Irak). Tokoh utamanya
antara lain Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, dan Imam
Abu Hanifah (yang mulai mengajar di akhir era Umayyah).
- Ilmu Qira'at:
Ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan ragam dialeknya yang
sahih. Tokoh terkenalnya adalah Abdullah bin Katsir dan Ashim
bin Abi an-Najud.
2. Ilmu Bahasa dan Sastra (Al-Ulum
al-Lisaniyah)
Kebijakan Khalifah Abdul Malik
bin Marwan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi
negara mendorong pesatnya kajian tata bahasa Arab.
- Ilmu Nahwu dan Sharaf (Tata Bahasa Arab): Dikembangkan untuk menjaga kemurnian bahasa Arab dari
kesalahan pengucapan (lahn) akibat meluasnya wilayah Islam ke
bangsa non-Arab (Mawali). Tokoh perintisnya adalah Abu al-Aswad
ad-Du'ali (yang juga memberi tanda titik/harakat pada mushaf
Al-Qur'an) serta Khalil bin Ahmad.
- Seni Sastra dan Syair: Syair berkembang pesat sebagai media ekspresi politik,
pujian kepada penguasa, maupun kritik sosial. Penyair terkemuka masa ini
adalah Al-Akhtal, Al-Farazdaq, dan Jarir (sering
disebut trio penyair Umayyah), serta Qais bin Mulawwah (Majnun).
3. Ilmu Sejarah dan Geografi
- Ilmu Sejarah (Tarikh): Penulisan sejarah mulai disusun secara sistematis,
terutama mengenai sejarah kehidupan Nabi (Sirah Nabawiyah),
peperangan (Al-Maghazi), dan silsilah bangsa Arab (Ansab).
Tokoh utamanya adalah Urwah bin Zubair, Wahb bin Munabbih,
dan Ibnu Ishaq.
- Ilmu Geografi:
Berkembang seiring dengan ekspansi militer ke wilayah-wilayah baru di
Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah, sehingga dibutuhkan pemetaan
wilayah dan jalur pos (Al-Barid).
4. Ilmu Sains, Kedokteran, dan
Filsafat (Al-Ulum al-Aqliyah)
Meskipun puncaknya baru terjadi pada
masa Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, fondasi sains mulai diletakkan pada
periode Damaskus melalui gerakan penerjemahan awal dari bahasa Yunani, Suryani,
dan Koptik ke bahasa Arab.
- Ilmu Kimia dan Kedokteran: Pangeran Umayyah bernama Khalid bin Yazid bin
Muawiyah dikenal sebagai pelopor penerjemahan buku-buku kimia,
kedokteran, dan astronomi Yunani ke dalam bahasa Arab. Dalam bidang
kedokteran, muncul tokoh seperti Ibnu Utsal (dokter pribadi
Muawiyah) dan Abul Qasim az-Zahrawi (bapak ilmu bedah modern yang
hidup di era Umayyah Andalusia).
- Seni Arsitektur:
Menggabungkan gaya arsitektur Islam dengan seni Bizantium dan Persia, yang
melahirkan karya monumental seperti Kubah Shakhrah (Dome of the Rock)
di Yerusalem dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus.
|
Bidang Ilmu |
Fokus Perkembangan |
Tokoh Terkenal |
|
Tafsir & Hadis |
Kodifikasi (pembukuan) pertama
kali |
Ibnu Abbas, Ibnu Syihab az-Zuhri |
|
Bahasa Arab |
Penyusunan kaidah Nahwu &
tanda baca Al-Qur'an |
Abu al-Aswad ad-Du'ali |
|
Sejarah |
Penulisan Sirah Nabawiyah
dan Al-Maghazi |
Urwah bin Zubair, Ibnu Ishaq |
|
Sains & Kimia |
Penerjemahan literatur Yunani ke
bahasa Arab |
Khalid bin Yazid, Az-Zahrawi
(Andalusia) |
|
Sastra |
Syair politik dan pujian (Madah) |
Jarir, Al-Farazdaq, Al-Akhtal |
Pada masa Dinasti Bani Umayyah
(661–750 M), sistem administrasi dan tata kelola negara mengalami modernisasi
besar-besaran. Muawiyah bin Abi Sufyan beserta penerusnya mengadopsi sistem
administrasi yang sudah mapan dari Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur) dan
Persia, lalu menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam dan melakukan arabisasi
(penyeragaman bahasa dan mata uang).
Berikut adalah bidang-bidang utama
dalam struktur pemerintahan Dinasti Bani Umayyah:
1.
Sistem Kepemimpinan dan Politik (An-Nidham as-Siyasi)
- Khalifah sebagai Kepala Negara: Kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah. Sistem
suksesi diubah dari musyawarah (syura) menjadi sistem monarki
turun-temurun (wirasah).
- Al-Hijabah (Pengawalan Khalifah): Lembaga baru yang dibentuk oleh Muawiyah untuk
mengatur protokol istana dan menjaga keamanan pribadi khalifah dari
ancaman pembunuhan (belajar dari tragedi wafatnya Umar, Utsman, dan Ali).
- Al-Kitabah (Sekretariat Negara): Lembaga yang mengurusi surat-menyurat resmi, arsip,
dan administrasi istana. Terbagi menjadi beberapa sekretaris, seperti Katib
ar-Rasa'il (sekretaris persuratan), Katib al-Kharaj (sekretaris
pajak/keuangan), dan Katib al-Jund (sekretaris militer).
2.
Sistem Administrasi dan Departemen (Ad-Dawawin)
Untuk mengelola wilayah kekuasaan
yang sangat luas, Bani Umayyah membentuk dan menyempurnakan beberapa departemen
(diwan) utama:
- Diwan al-Kharaj:
Departemen yang mengurusi pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan
negara.
- Diwan ar-Rasa'il:
Departemen yang bertugas mengelola korespondensi resmi antara pemerintah
pusat di Damaskus dengan para gubernur di daerah.
- Diwan al-Khatam:
Lembaga sensor dan stempel resmi negara yang dibentuk oleh Muawiyah untuk
mencegah pemalsuan surat dan dokumen pemerintah. Setiap surat resmi
dicatat salinannya lalu disegel sebelum dikirim.
- Diwan al-Barid:
Departemen pos dan intelijen negara. Lembaga ini menyediakan kuda-kuda pos
di berbagai pos perhentian (sikah) untuk mempercepat pengiriman
berita dari provinsi ke ibu kota sekaligus memantau kinerja para gubernur.
- Diwan al-Mustaghallat: Departemen yang mengurusi berbagai kepentingan umum
dan aset negara.
3.
Bidang Keuangan dan Ekonomi (An-Nidham al-Mali)
- Sumber Pemasukan Negara: Dikelola melalui Baitul Mal yang bersumber dari
Zakat, Kharaj (pajak tanah), Jizyah (pajak
perlindungan bagi warga non-Muslim), Usyur (bea cukai perdagangan),
dan Ghanimah (harta rampasan perang).
- Pencetakan Mata Uang Resmi: Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan,
negara mencetak mata uang resmi sendiri (Dinar dari emas dan Dirham dari
perak) menggantikan mata uang Romawi dan Persia yang sebelumnya beredar.
4.
Bidang Militer dan Pertahanan (An-Nidham al-Harbi)
- Diwan al-Jund:
Departemen pertahanan yang mengatur pendaftaran tentara, penggajian, serta
logistik militer.
- Wajib Militer dan Profesionalisme: Kebijakan wajib militer (Nidham at-Tajnid al-Ijbari)
mulai diberlakukan. Tentara dibagi menjadi pasukan tetap yang digaji
secara rutin dan pasukan sukarelawan.
- Angkatan Laut (Al-Bahriyah): Muawiyah membangun armada angkatan laut yang kuat di
Laut Tengah dengan mendirikan galangan kapal di wilayah Syam dan Mesir
(seperti di Akka dan Iskandariyah) untuk menghadapi armada Bizantium.
5.
Bidang Kehakiman (An-Nidham al-Qadha'i)
- Independensi Hakim (Qadhi): Lembaga peradilan terpisah dari kekuasaan politik
gubernur, sehingga hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan perkara
berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.
- Lembaga Baru:
Selain Al-Qadha (peradilan umum), dibentuk pula Al-Hisbah
(lembaga pengawas ketertiban umum, moral, dan kecurangan di pasar) serta An-Nadhar
fil Madhalim (mahkamah tinggi untuk mengadili penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat negara atau keluarga istana).
6.
Pemerintahan Daerah (Al-Imarah 'alal Buldan)
Wilayah kekhalifahan dibagi menjadi
beberapa provinsi besar (seperti Syam, Hijaz, Irak, Mesir, Afrika Utara,
Andalusia, dan Khurasan). Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur (Amir
atau Wali) yang diangkat langsung oleh khalifah dan memiliki
wewenang penuh atas pemerintahan sipil maupun komando militer di wilayahnya.
|
Lembaga / Bidang |
Fungsi Utama |
Tokoh / Pelopor Penting |
|
Al-Hijabah |
Pengawalan pribadi khalifah dan protokol istana |
Muawiyah bin Abi Sufyan |
|
Diwan al-Khatam |
Pengarsipan dan penyegelan dokumen resmi negara |
Muawiyah bin Abi Sufyan |
|
Diwan al-Barid |
Layanan pos cepat dan jaringan intelijen daerah |
Muawiyah & Abdul Malik |
|
An-Nadhar fil Madhalim |
Pengadilan khusus bagi pejabat yang zalim |
Abdul Malik & Umar bin Abdul Aziz |
|
Percetakan Uang |
Standarisasi mata uang Dinar dan Dirham Islam |
Abdul Malik bin Marwan |
Pada masa Dinasti Bani Umayyah, tata
kelola negara mengalami pelembagaan yang sangat terstruktur untuk mengatur
wilayah kekuasaan yang membentang dari Spanyol hingga perbatasan India. Bani
Umayyah membentuk dan menyempurnakan berbagai lembaga negara—yang sebagian
besar disebut Diwan (departemen)—dengan mengadaptasi sistem administrasi
Kekaisaran Bizantium dan Persia.
Berikut adalah rincian
lembaga-lembaga penting pada masa Dinasti Bani Umayyah berdasarkan fungsinya:
1.
Lembaga Administrasi dan Kesekretariatan
- Al-Kitabah (Sekretariat Negara): Lembaga yang bertugas mengurusi seluruh administrasi
dan persuratan resmi istana. Lembaga ini dipimpin oleh seorang sekretaris
utama (Katib) yang membawahi lima sekretaris khusus:
- Katib ar-Rasa'il: Sekretaris urusan surat-menyurat politik dan
pemerintahan.
- Katib al-Kharaj: Sekretaris urusan pajak dan keuangan.
- Katib al-Jund:
Sekretaris urusan administrasi militer.
- Katib asy-Syurthah: Sekretaris urusan kepolisian dan keamanan.
- Katib al-Qadhi:
Sekretaris urusan kehakiman.
- Diwan ar-Rasa'il (Departemen Persuratan): Departemen yang khusus mengelola komunikasi resmi,
instruksi, dan laporan antara pemerintah pusat di Damaskus dengan para
gubernur di seluruh provinsi.
- Diwan al-Khatam (Departemen Stempel/Sensor Negara): Lembaga yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan
untuk mencegah pemalsuan surat dan dokumen negara. Setiap surat resmi yang
dikeluarkan khalifah dicatat salinannya dalam arsip, diikat, lalu disegel
dengan lilin dan distempel sebelum dikirimkan.
- Diwan al-Barid (Departemen Pos dan Intelijen): Lembaga yang mengurusi pengiriman surat-surat
kenegaraan secara cepat menggunakan kuda pos estafet di pos-pos tertentu (sikah).
Selain fungsi pos, lembaga ini juga berperan sebagai badan intelijen untuk
memantau gerak-gerik dan laporan kinerja para gubernur di daerah.
2.
Lembaga Keuangan dan Aset Negara
- Baitul Mal (Kas Negara): Lembaga perbendaharaan negara yang mengelola pemasukan
(dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan usyur) serta
mengatur pengeluaran untuk gaji pegawai, tentara, pembangunan
infrastruktur, dan santunan sosial.
- Diwan al-Kharaj (Departemen Pajak): Lembaga yang bertugas mendata, memungut, dan mengelola
pajak hasil bumi (kharaj) serta pajak perlindungan (jizyah)
dari seluruh provinsi.
- Diwan al-Mustaghallat (Departemen Aset dan Kepentingan
Umum): Lembaga yang mengurusi
pengelolaan aset-aset milik negara, properti pemerintah, serta fasilitas
kepentingan umum.
3.
Lembaga Keamanan, Militer, dan Protokol Istana
- Al-Hijabah (Lembaga Pengawalan Khalifah): Lembaga keamanan khusus yang dibentuk oleh Muawiyah
untuk mengatur jadwal pertemuan dengan khalifah (protokol istana) serta
mengawal keselamatan pribadi khalifah dari ancaman pembunuhan. Pemimpinnya
disebut Hajib.
- Diwan al-Jund (Departemen Pertahanan dan Militer): Lembaga yang mengatur pendaftaran prajurit, pembagian
gaji tentara, pelatihan, pengadaan senjata, serta logistik militer.
- Asy-Syurthah (Lembaga Kepolisian): Lembaga keamanan dalam negeri yang bertugas menjaga
ketertiban masyarakat, menangkap pelaku kejahatan, serta membantu
pelaksanaan keputusan hakim di setiap provinsi.
- Al-Bahriyah (Angkatan Laut): Lembaga pertahanan maritim yang mengelola armada kapal
perang dan galangan kapal (seperti di Akka dan Iskandariyah) untuk
mengamankan wilayah pesisir Laut Tengah.
4.
Lembaga Peradilan dan Pengawasan Hukum (An-Nidham al-Qadha'i)
- Al-Qadha (Lembaga Peradilan Umum): Lembaga kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara
perdata dan pidana di masyarakat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan
ijtihad. Para hakim (Qadhi) memiliki independensi penuh dan tidak
bisa diintervensi oleh gubernur.
- Al-Hisbah (Lembaga Pengawasan Umum/Moral): Lembaga yang bertugas mengawasi ketertiban di ruang
publik, mencegah kecurangan timbangan dan harga di pasar, serta menjaga
norma-norma syariat di tengah masyarakat. Petugasnya disebut Muhtasib.
- An-Nadhar fil Madhalim (Mahkamah Tinggi/Pengadilan
Banding): Lembaga peradilan khusus yang
berada langsung di bawah pengawasan khalifah. Fungsinya adalah memeriksa
dan mengadili kasus penyalahgunaan wewenang, kezaliman, atau pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara maupun keluarga
istana.
|
Nama Lembaga |
Bidang Tugas Utama |
Keterangan Tambahan |
|
Diwan al-Khatam |
Pengarsipan & penyegelan dokumen resmi |
Dibentuk oleh Muawiyah untuk mencegah pemalsuan surat |
|
Diwan al-Barid |
Pos negara & intelijen daerah |
Menggunakan sistem kuda estafet di tiap pos (sikah) |
|
Al-Hijabah |
Pengamanan khalifah & protokol istana |
Mencegah terulangnya pembunuhan khalifah |
|
An-Nadhar fil Madhalim |
Pengadilan khusus pejabat negara |
Menjamin keadilan bagi rakyat yang dizalimi penguasa |
|
Al-Hisbah |
Pengawasan pasar & ketertiban umum |
Mencegah praktik monopoli dan kecurangan dagang |
Comments
Post a Comment